SURAT PENUNJUKAN KETUA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

• A. KEPANITERAAN / ADMINISTRASI PERKARA
• Surat Penunjukan Kasir pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Keputusan Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Penunjukan Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Penunjukan Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Penunjukan Tentang Pengelola Uang Sisa Panjar pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• B. UMUM
• Surat Penunjukan Tim Penyusun SAKIP
• Surat Penunjukan Staf Umum / Operator SIMAK- BMN pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Penunjukan Tim Penyusun IKU pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Penunjukan Pengguna Kendaraan pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Keputusan Penanggung Jawab Ruangan pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Penunjukan Petugas Alih Media pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Penunjukan Petugas Tanggap Darurat Bencana pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• C. KEPEGAWAIAN
• Surat Penunjukan Operator SIMPEG pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Penunjukan Baperjabat/TPM pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• D. KEUANGAN
• Surat Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Penunjukan Petugas Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Penunjukan Petugas Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• E. PENGAWASAN BIDANG
• Surat Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• Surat Penunjukan Tentang Tim Pengawas pada Pengadilan Agama Kab. Madiun
• F. WEBSITE
• Surat Penunjukan Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Kab. Madiun 

 

 

PERSURATAN PIMPINAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

 

O	PERIHAL	DOWNLOAD
1.	Diskusi Hukum dengan tema "Probematika Eksekusi di Pengadilan Agama yang Profesional dan Berintegritas"
2.	Undangan FGD dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kepaniteraan Mahkamah Agung terkait Penanganan Perkara di Mahkamah Agung
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.