Logo Baru

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Kab. Madiun Kelas IB | Anda berada di ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM))

Selamat Datang

Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Kab. Madiun. Halaman ini memuat informasi-informasi akurat seputar layanan hukum, layanan publik, agenda, berita, serta informasi-informasi lainnya yang ada di Pengadilan Agama Kab. Madiun.
Selamat Datang

Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terletak di Jl. Raya Tiron Km. 06 Tiron Madiun, Telp/Fax: (0351) 463301, Email :pa.kab.madiun@gmail.com
Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Kab. Madiun
Maklumat Pelayanan

Beracara di Pengadilan Secara Online

E-Court

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan, Mahkamah Agung RI mengembangkan dan mengimplementasikan Aplikasi e-court (yang terdiri dari Modul e-filing, e-payment, e-summons dan e-litigation) yang didasari Perma Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PerMA No. 01 Tahun 2019)
E-Court

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Stop Gratifiksi

Dilarang menerima dan memberi GRATIFIKASI dalam bentuk apapun. Dukung kami mewujudkannya dengan tanpa memberi GRATIFIKASI....
Stop Gratifiksi

Pencanangan Zona Integritas

Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Kab. Madiun yang dihadiri oleh Bupati dan Forkopimda Kab. Madiun.
Pencanangan Zona Integritas

Survey Kepuasan Masyarakat

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Survey Kepuasan Masyarakat

Selamat Datang

Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Kab. Madiun. Halaman ini memuat informasi-informasi akurat seputar layanan hukum, layanan publik, agenda, berita, serta informasi-informasi lainnya yang ada di Pengadilan Agama Kab. Madiun.
Selamat Datang

sidang

Pengadilan Agama Kab. Madiun memberikan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak

informasi

Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, dan riwayat perkara

direktori

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan pada masyarakat

biaya

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara

lapor

Layanan aspirasi pengaduan. Segera anda laporkan langsung ke Pemerintah

validasi

Tata cara validasi akta cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Zona Integritas 0  Zona Integritas 1 Zona Integritas 2 Zona Integritas 3 Zona Integritas 4 Zona Integritas 5 

PTSP OL2parker

 

The Trend of Marriage Dispensation Cases Encourage Improvement from Religious Court’s Services 

The Duplicate Of Court Decree Delivered Shortly After The Trial Is Over

WhatsApp Image 2019 11 20 at 1.24.36 PM

The establishment of Laws of the Republic of Indonesia number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, has brought changes to the administrative procedures for marriage. One of them is regarding Dispensation for marriage, Article 7 of the Marriage Law explains that the minimum age for marriage is 19 years, so for couples who will marry at the age under 19 years old must apply for Dispensation for Marriage to the Religious Court.

The New regulation regarding age limit for marriage will bring implications in increasing the number of Marriage Dispensation cases completed by the Religious Court. Previously, the marriage age limit for prospective brides was 16 years, now 19 years old. This changes also affect Madiun District of Religious Court, which until now receives Dispensation for Marriage cases almost every day.

WhatsApp Image 2019 11 20 at 1.24.34 PM

Sugeng, SH, Court Registrar of the Madiun District of Religious Court explained that despite an increase in Marriage Dispensation cases, The court still able to prioritize and improve the services. At this time, for the Marriage Dispensation case that has been ruled at the court, the parties no longer have to wait for the duplicate of the decree, they are able to receive it shortly after the trial is over. This form of excellent services is not only done in Marriage Dispensation cases, but for all voluntary cases (change of name, adoption of children, marriage confirmation). Furthermore, a duplicate of court decision (contentiosa) is also delivered on the same day (when the verdict is read out) via WhatsApp or e-mail according to the litigant's request.

WhatsApp Image 2019 11 20 at 1.47.07 PM

 

IKM 1

 

 

  • Zona Integritas
  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Video Profil Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pengadilan Agama Kab. Madiun 

 

 

 

 

Like dan Subscribe channel Youtube Pengadilan Agama Kab. Madiun disini

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kab. Madiun

Jl. Raya Tiron Km.06, Nglames

No Telp : 0351-463301

Email:

pa.kab.madiun@gmail.com

Media Sosial:

584ac2d03ac3a570f94a666d    580b57fcd9996e24bc43c521   580b57fcd9996e24bc43c545

 

Copyright @ 2018.Template Mahkamah Agung RI | Edited by IT Pengadilan Agama Kab. Madiun V.03