PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Kamis, 30 May 2013 14:06

** STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) **

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

 

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapatkan dana DIPA sebesar Rp. 4.500.000,- untuk pembebasan biaya perkara (Prodeo) bagi masyarakat yang kurang mampu.

Langkah-langkah yang ditempuh

1. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo (Gratis) bersamaan dengan surat Gugatan/Permohonan, baik secara tertulis atau lisan

2. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat, atau Surat Keterangan Sosial lainnya seperti:

  1. Kartu Keluarga Miskin (KKM)
  2. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas)
  3. Kartu Keluarga Harapan (PKH)
  4. Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)

3. Permohonan Penggugat/Pemohon yang diajukan bersama syarat berperkara secara Prodeo itu diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang Insidentil atau sebelum dilakukan sidang pemeriksaan pokok perkara

4. Jika dalam sidang Insidentil tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon berperkara secara Prodeo, maka Penggugat/Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara. Akan tetapi, jika permohonan Penggugat/Pemohon tidak dikabulkan, maka Penggugat/Pemohon harus membayar panjar biaya perkara yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1, dan uang tersebut dibayar melalui Bank BRI Unit Nglames Madiun.

5. Pembayaran Panjar Biaya Perkara akibat tidak dikabulkannya permohonan Prodeo ini berlaku dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela, dan jika tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut, maka Gugatan/Permohonan nya di coret dari daftar perkara

6. Perihal permohonan beracara secara Prodeo ini, dapat diajukan pula pada tingkat banding dan kasasi. Dan masing-masing tingkatan tersebut Penggugat/Pemohon tetap harus melampirkan lagi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat secara tersendiri atau surat keterangan sosial lainnya seperti ketika mengajukan permohonan Prodeo pada Peradilan Tingkat Pertama

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 30 Agustus 2018 08:26 )
 
free pokerfree poker

KETUA & WAKIL KETUA

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Agenda Kegiatan

Desember 2018
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Aplikasi Online

PERPUS

 

Pendapat Anda

Menurut Anda Pelayanan Pengadilan Agama Kab. Madiun?