Draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah Berubah Menjadi PERMA PDF Cetak Surel
Rabu, 12 Oktober 2016 10:30

Jakarta | Badilag.net

Sejarah penyusunan Draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah sebagai sumber hukum acara dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah merupakan kelanjutan dari penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber hukum materiil di bidang ekonomi syariah di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Kamar Peradilan Agama MA YM Prof.Dr. H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum saat membuka pembahasan Draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah di Hotel Garden Permata, Bandung pada hari Senin (4/10) malam yang dihadiri oleh Ketua Kamar Perdata MA YM Soltoni Mohdally, SH., MH, Ketua Kamar Pembinaan YM Prof. Dr.Takdir Rahmadi,SH, LLM, YM Syamsul Maarif,SH, LLM, DCL, Para Hakim Agung Kamar Peradilan Agama, Dirjen dan Para Direktur di lingkungan Badilag, beberapa Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan para anggota Pokja Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain sesepuh Mahkamah Agung Mantan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial YM Dr.H.Ahmad Kamil, S.H., M.Hum, dan Mantan Ketua Muda Perdata MA YM Atja Sondjaja, SH yang aktif memberikan gagasan dan pemikirannya dalam pembahasan yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

“Draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah merupakan hasil pembahasan lima tahun yang lalu, sehingga dengan mengikuti perkembangan pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada, Draft tersebut akan berubah menjadi PERMA Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,” papar Abdul Manan.

Akhirnya, setelah pembahasan selama tiga hari berhasil dirumuskan draft PERMA Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang didasari spirit penyelesaian perkara ekonomi syariah yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

[Ibnu AR]

 
Kerja Sama dengan Ditjen Badilag, FSH UIN Jakarta Gelar Bimtek Mediasi PDF Cetak Surel
Selasa, 11 Oktober 2016 10:05

IMG20160929103108

Jakarta | Badilag.net | (30/9/16)

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar acara Bimbingan Teknis Mediasi bagi para calon alumninya. Kegiatan yang dihelat selama tiga hari dari tanggal 27-29 September 2016, itu dilakukan bekerja sama dengan Ditjen Badilag di bawah naungan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Dirjen Badilag dan Dekan FSH beberapa bulan lalu.

“Kerja sama dengan pihak kampus seperti FSH UIN Jakarta perlu terus diperkuat karena Peradilan Agama juga membutuhkan support dari dunia akademis,” kata Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilag, Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.M., M.H., usai membuka Bimtek Mediasi tersebut.

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 11 Oktober 2016 10:15 )
 
Diklat Riyadh IV Akan Segera Dilaksanakan PDF Cetak Surel
Rabu, 28 September 2016 08:53

Jakarta | Badilag.net

Menindaklanjuti arahan Dirjen Badilag Drs. H. Abdul Manaf, MH perihal informasi pelaksanaan diklat ekonomi syariah di Riyadh Arab Saudi Angkatan IV (Diklat Riyadh IV) yang diterima melalui sambungan telepon langsung dari Dekan Ma'had 'Ali Lil Qadha (Sekolah Tinggi Peradilan) Dr. Abdullah Abdurrahman Al Turaikiy pada hari Ahad (18/9) malam, Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama H. Sugeng, SH., MH  berkunjung ke kampus LIPIA Jakarta untuk melakukan koordinasi pada hari Senin (26/9).

Kasubdit Pengembangan didampingi Kasi Pengembangan Mutu Hakim Fitriza Agustina, SE., MM., Kasi Pengembangan Mutu Panitera dan Juru Sita M. Tasdik, S.Pd., Mahrus, Lc., MH (Hakim Yustisial) dan Sandra Wahyudi (Staf) melakukan pembicaraan dengan Direktur Pelayanan Publik dan Edukasi Masyarakat Berkelanjutan Dr. Nadib Su’ud Al Rosyidi seputar persiapan pelaksanaan Diklat Riyadh IV disamping juga melakukan penjajagan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia di lingkungan badan peradilan agama.

“Selama sepekan kami Ditjen Badilag sudah melakukan pendataan ulang para Peserta Diklat Riyadh IV (PDR IV), baik kesiapan dokumen paspor, kartu miningitis maupun kesiapan lainnya, dan hasilnya kami serahkan Surat Dirjen Badilag perihal daftar nama PDR IV lengkap dengan fotokopi paspor masing-masing, termasuk satu paspor peserta yang sedang dalam proses perpanjangan dan satu paspor peserta yang sedang melaksanakan ibadah haji,” papar Sugeng.

“Kami akan segera menindaklanjuti Surat Dirjen Badilag untuk proses penerbitan visa bagi para PDR IV, termasuk penggantian satu nama PDR IV yang telah mengundurkan diri dengan peserta lainnya yang dinyatakan lulus oleh pihak Riyadh nantinya,” ungkap Nadib.

Nadib lebih jauh menyatakan bahwa LIPIA siap mengadakan kerjasama bimtek seputar bidang Bahasa Arab, Studi Islam, dan Ekonomi Syariah, ataupun bidang-bidang lainnya untuk pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badilag MA RI.

[Ibnu AR]

 


Halaman 13 dari 14
free pokerfree poker

KETUA & WAKIL KETUA

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Agenda Kegiatan

Pebruari 2019
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Aplikasi Online

PERPUS

 

Pendapat Anda

Menurut Anda Pelayanan Pengadilan Agama Kab. Madiun?