Logo Baru

Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terletak di Jl. Raya Tiron Km. 06 Tiron Madiun, Telp/Fax: (0351) 463301, Email :pa.kab.madiun@gmail.com
Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

E-Court

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan, Mahkamah Agung RI mengembangkan dan mengimplementasikan Aplikasi e-court (yang terdiri dari Modul e-filing, e-payment, e-notification dan e-summons.) yang didasari Perma Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PerMA No. 03 Tahun 2018)
E-Court

JADWAL SIDANG

jwdl sdngPengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFORMASI PERKARA

sippabcMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

put dirPublikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

BIAYA PERKARA

pnjrEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

    ZONA INT EGRITAS    
 1  2  3  4  5  6
    LKE ZONA INTEGRITAS    

Area V Pengawasan

NO

INDIKATOR KERJA

DOKUMEN PENDUKUNG

1

Pengendalian Gratifikasi

Undangan , notulen rapat tentang sosialisasi pengendalian gratifikasi

Capture banner/spanduk/website/sosmed, dll

SK unit pengendalian gratifikasi (Januari 2019)

Capture kamera pengawasn CCTV

Bukti pengiriman LHKPN

2

Penerapan SPIP

Dokumen matrik identifikasi risiko

Dokumen analisis risiko

Dokumen level risiko

SK Satgas SPIP

Dokumen laporan SPIP

3

Pengaduan Masyarakat

SK petugas pengaduan masyarakat

Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan.

Foto spanduk/banner sarana penyampaian pengaduan.

Capture sarana pengaduan melalui media online

Capture respon pengaduan masyarakat

Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait

Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan.

Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti.

Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan.

4

Whistle Blowing System (WBS)

 Dokumen Internalisasi dan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS)

5

Penanganan Benturan Kepentingan

SK benturan kepentingan

SK Pedoman benturan kepentingan

Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan

Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kab. Madiun

Jl. Raya Tiron Km.06, Nglames

phone 14402 0351-463301

Email icon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fb Facebook

ig Instagram

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama@2018