Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
Layanan aspirasi dan pengaduan. Segera sampaikan laporan anda langsung pada pemerintah..
| ZONA INT | EGRITAS | ||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| LKE ZONA | INTEGRITAS |
Area IV Penguatan Akuntabilitas
|
NO |
INDIKATOR KERJA |
DOKUMEN PENDUKUNG |
|
1 |
Keterlibatan pimpinan |
Undangan , notulen rapat tentang penyusunan perencanaan kinerja |
|
Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran (program kerja , recana penarikan anggaran) |
||
|
2 |
Pengelolaan akuntabilitas |
|
|
Dokumen pencapain kinerja secara bulanan (pengukuran kinerja) |
||
|
Dokumen SAKIP (LKjIP, Renstra, IKU, PKT & RKT, Perjanjian Kinerja) |
Video Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Kab. Madiun
Like dan Subscribe channel Youtube Pengadilan Agama Kab. Madiun disini
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
