Ribuan hakim dan pegawai di lingkungan peradilan agama yang jadi pengguna Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) saat ini dihadapkan pada dilema yang sama. Di satu sisi, mereka diharuskan menggunakan SIPP sebagai alat bantu pengadministrasian perkara. Di lain sisi, alat bantu tersebut belum sepenuhnya bisa diandalkan, karena fungsi-fungsi dan kegunaannya masih terbatas.

“Kalau kami menggunakan SIPP, kinerja kami agak terhambat. Sebaliknya kalau kami tidak menggunakan SIPP, kami disalahkan,” kata seorang pegawai pengadilan agama.

SIPP, yang kini telah berversi 3.1.3, adalah satu paket aplikasi untuk empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Mula-mula yang menggunakanannya adalah lingkungan peradilan umum, kemudian disusul lingkungan peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan peradilan agama.

Pada dasarnya SIPP terbagi menjadi tiga. Pertama, SIPP untuk proses pengadministrasian perkara di pengadilan atau disebut SIPP lokal. Kedua, SIPP untuk penelusuran perkara oleh publik atau disebut SIPP web. Dan ketiga, SIPP untuk pemantauan dan evaluasi kinerja pengadilan-pengadilan oleh MA atau disebut SIPP MA. Masing-masing dari ketiga jenis SIPP itu punya menu-menu dan pelbagai submenu yang berbeda-beda.

Awalnya, aplikasi yang bernama lain CTS (Case Tracking System) ini dibuat untuk lebih memudahkan publik mengakses riwayat perkara, seiring dengan komitmen MA untuk mentransparansikan lembaga peradilan. Kemudian, dilandasi oleh keinginan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja pengadilan-pengadilan, dibuatlah SIPP untuk MA.

Pada perkembangannya yang mutakhir, fungsi SIPP diperlebar cakupannya sehingga menjadi alat bantu proses pengadministrasian perkara pada empat lingkungan peradilan di bawah MA.